DepokSpotLight – Pemerintah Kota Depok terus memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan mendorong percepatan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG Terpadu Kota Depok sebagai bagian dari komitmen memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Terpadu Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan kewajiban kepemilikan SLHS bagi SPPG telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Keputusan Kepala BGN RI Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam aturan itu disebutkan, SPPG wajib memiliki SLHS paling lambat tiga bulan setelah mulai beroperasi.
“SLHS bukanlah dokumen administratif dan formalitas saja. SLHS ini merupakan syarat mutlak dan perlindungan awal kesehatan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui yang menjadi penerima manfaat program ini,” tuturnya, Jumat (21/8/2026).
Chandra menjelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok per 21 Agustus 2026, terdapat 199 SPPG yang telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 SPPG atau sekitar 84,8 persen dinyatakan telah memenuhi persyaratan minimal dalam pelaksanaan IKL.
Sementara itu, hingga saat ini baru 122 SPPG di Kota Depok yang telah mengantongi SLHS.
Menurut Chandra, Pemkot Depok terus mendorong agar proses penerbitan SLHS dapat dipercepat. Namun, percepatan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar keamanan pangan dan higiene sanitasi.
“Kami mendorong percepatan penerbitan SLHS dengan tidak mengorbankan keamanan pangan. SLHS harus menjadi bukti bahwa standar benar-benar dipenuhi bukan sekedar sertifikat. Apalagi MBG ini makanan yang dikonsumsi penerima manfaat dalam jumlah besar setiap harinya,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan SLHS tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan administrasi. Sertifikat tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan proses pengolahan dan penyediaan makanan bagi penerima manfaat berlangsung sesuai standar kesehatan.
Hal itu dinilai penting mengingat Program MBG menyasar kelompok penerima manfaat dalam jumlah besar setiap hari. Karena itu, kualitas makanan yang disajikan harus menjadi perhatian sejak proses persiapan, pengolahan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
“Kami ingin memastikan setiap SPPG yang menjalankan program ini benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi,” kata Chandra.
Pemkot Depok juga menekankan bahwa pemenuhan aspek higiene dan sanitasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan Program MBG. Pemeriksaan terhadap SPPG menjadi salah satu langkah untuk mengidentifikasi dan memastikan standar kesehatan lingkungan telah dipenuhi.
Dengan masih adanya SPPG yang belum memiliki SLHS, percepatan penerbitan sertifikat tersebut menjadi salah satu fokus Satgas Percepatan Program MBG Terpadu Kota Depok. Namun, prosesnya tetap diarahkan agar tidak mengabaikan persyaratan teknis yang berkaitan dengan keamanan makanan.
“MBG harus bergizi, aman, dan sehat. Pemkot Depok terus mendorong percepatan SLHS namun pemenuhan standar higiene sanitasi dan keamanan pangan tetap menjadi syarat yang tidak bisa ditawar,” tutupnya.






















