DepokSpotLight – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Universitas Indonesia (BEM se-UI) secara terbuka menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.
Mahasiswa menilai pembangunan tersebut berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan ruang ekologis kampus.
Pernyataan penolakan itu disampaikan perwakilan BEM dari seluruh fakultas UI di area Hutan Kota pada Rabu (18/11/2026) petang.
Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda atau Bapis, menilai ruang hidup masyarakat dan ekosistem kampus tidak seharusnya dikorbankan demi ambisi pembangunan.
Menurutnya, rencana tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan kawasan ekologis yang selama ini memiliki fungsi penting bagi lingkungan Jakarta dan Depok.
Mahasiswa menegaskan Hutan Kota UI merupakan kawasan hijau yang berperan sebagai paru-paru kota, daerah resapan air, sekaligus habitat berbagai keanekaragaman hayati.
Aliansi BEM se-UI berpandangan bahwa alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun dapat memicu kerusakan lingkungan.
Mereka mengingatkan, penggantian tutupan hutan dengan bangunan beton dan permukaan kedap air berpotensi meningkatkan ancaman bencana ekologis.
“Ruang hidup tidak boleh menjadi tumbal kekuasaan, dan udara yang kita hirup terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi pembangunan,” tegas Bapis.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa juga menyoroti potensi militerisasi dalam tata kelola pendidikan melalui proyek Sekolah Rakyat.
Keterlibatan unsur militer dalam pembinaan kedisiplinan dikhawatirkan dapat menggeser esensi pendidikan yang seharusnya menjunjung kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan.
Mereka menilai pendekatan militeristik di lingkungan pendidikan berpotensi mengancam kebebasan akademik serta ruang kritis sivitas akademika.
BEM se-UI juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Kemajuan pendidikan sejati tidak pernah dibangun di atas perusakan ekologi dan militerisasi ruang sipil,” tegasnya.
Atas dasar itu, Aliansi BEM se-UI mendesak pemerintah dan pimpinan kampus membatalkan rencana pembangunan yang dinilai berpotensi mengganggu kawasan konservasi tersebut.
Mahasiswa juga meminta penghentian segala bentuk alih fungsi ruang lindung kampus serta mendesak rektorat melibatkan seluruh unsur sivitas akademika dalam pengambilan kebijakan strategis.
Di tengah penolakan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan UI masih sebatas alternatif dan belum menjadi keputusan final.
Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) masih berkoordinasi dengan Rektor UI dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mencari lahan yang sesuai bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Pemerintah membutuhkan lahan lebih dari lima hektare yang diproyeksikan mampu menampung lebih dari 3.000 siswa.
“Bukan usulan, itu baru alternatif, jadi sekali lagi belum diputuskan,” ujar Gus Ipul usai menghadiri acara Kongres IJTI di Depok, Rabu (18/11/2026).
Menurut Gus Ipul, pencarian lahan dengan luas tersebut di wilayah Jakarta menjadi tantangan tersendiri.
Kondisinya berbeda dengan lebih dari 300 usulan lahan dari daerah lain di Indonesia yang saat ini sedang diproses.
Selain kawasan Kampus UI sisi Jakarta, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah lokasi alternatif lain, seperti Cawang atau Duren Sawit dengan luas sekitar 1,5 hektare, Rawamangun seluas 2,5 hektare, hingga kawasan Otista.
“Memang tidak usulan Pak Pramono secara khusus, yang diusulkan Pak Gubernur itu ada di beberapa titik yang lahannya antara satu sampai dua hektare sebagai alternatif juga,” katanya.
Gus Ipul memastikan bahwa rencana lokasi Sekolah Rakyat di kawasan UI tidak akan menggunakan area Hutan Kota UI.
“Tidak, itu sudah dipastikan tidak memakai kawasan hutan kota, kami tidak mengusulkan dan Rektor UI juga tidak mengusulkan itu,” tegasnya.
Dia menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan harus melewati proses kajian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah terkait.
Tim gabungan dari Kemensos, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan UI dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan serta asesmen untuk memeriksa kesesuaian peruntukan lahan dan kelengkapan administrasi.
Sejumlah persyaratan teknis juga harus dipenuhi, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ketersediaan air bersih, kemiringan tanah, hingga potensi bencana banjir dan longsor.
“Meskipun lahannya luas, kalau rawan banjir atau rawan longsor, itu tidak memungkinkan untuk dibangun Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Jika hasil asesmen menyatakan lahan layak, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pemenuhan persyaratan teknis melalui rapat pleno lintas kementerian.
Saat ini, pemerintah telah membangun lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sebanyak 93 gedung di antaranya telah beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar.






















