DepokSpotLight – Kebiasaan bakar sampah untuk mengurangi timbunan limbah rumah tangga menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 44 yang mengatur sejumlah larangan dalam pengelolaan sampah, termasuk pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan masyarakat perlu memahami ketentuan tersebut agar pengelolaan sampah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, pembakaran bukan solusi untuk mengurangi timbunan sampah karena dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan.
“Masyarakat perlu memahami aturan dalam pengelolaan sampah, membakar sampah bukan menjadi solusi dalam mengurangi timbunan sampah. Karena hal ini akan berdampak pada kesehatan dan pencemaran lingkungan,” paparnya dikutip, Rabu (14/10/2026).
Selain mengatur larangan, Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025 juga memuat ketentuan mengenai sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan sampah.
Dalam Pasal 45, pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, sanksi sosial, hingga denda administratif.
Reni mengatakan, DLHK Kota Depok terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara tepat.
Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong warga mengurangi sampah sejak dari sumbernya, memilah sampah berdasarkan jenis, serta memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia di lingkungan masing-masing.
“Kami terus mengingatkan kepada masyarakat agar dapat mengurangi sampah dari sumbernya, memilah sampah sesuai jenisnya, serta memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia di lingkungan masing-masing,” tukasnya.






















