DepokSpotLight – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar konsolidasi akbar di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menampung keresahan masyarakat sekaligus mematangkan persiapan aksi pada 28 Oktober 2026.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan konsolidasi kali ini mengusung tajuk Mimbar Penderitaan Rakyat.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya membahas strategi aksi, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan kemarahan dan keresahan masyarakat yang selama ini dinilai belum banyak mendapat perhatian.
“Ini bukan konsolidasi biasa. Sebelum kita bisa berembuk mengenai rencana dan strategi aksi, kita terlebih dahulu perlu menampung kemarahan dan keresahan rakyat yang selama ini mungkin tertutupi. Itu harus menjadi satu rangkaian yang lengkap,” papar Namora, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, aksi pada 28 Oktober mendatang tidak hanya melibatkan mahasiswa.
Gerakan tersebut juga akan membuka ruang bagi buruh, petani, dan berbagai unsur masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bersama-sama.
Menurut Namora, salah satu hal yang dibahas dalam konsolidasi adalah bagaimana menjadikan titik aksi sebagai ruang bersama bagi masyarakat, bukan sekadar tempat penyampaian orasi.
“Artinya, kita akan merembukkan rencana-rencana bagaimana cara menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat,” ujarnya.
Namora menambahkan, ruang rakyat yang dimaksud adalah aksi yang tidak hanya diisi orasi, tetapi juga berbagai kegiatan yang menyenangkan, inklusif, dan aman bagi masyarakat.
Dengan konsep tersebut, aksi diharapkan dapat melibatkan lebih banyak kalangan tanpa terpusat pada tokoh tertentu.
“Jadi, dia tidak terpusat dan tidak ada penokohan,” tegasnya.
Selain mematangkan pelaksanaan aksi, konsolidasi juga membahas langkah lanjutan setelah tuntutan disampaikan.
Namora menilai gerakan masyarakat perlu memiliki strategi berkelanjutan, terutama jika respons pemerintah hanya berupa jawaban normatif tanpa penyelesaian terhadap persoalan yang diangkat.
Karena itu, peserta konsolidasi membicarakan kemungkinan pelaksanaan aksi lanjutan serta bentuk pembangkangan sipil atau civil disobedience untuk terus menekan dan mengawal tuntutan.
“Yang harus kita sepakati adalah apa yang dilakukan selanjutnya, kapan melaksanakan aksi lagi, serta bentuk-bentuk pembangkangan sipil atau civil disobedience yang akan kita lakukan untuk terus menekan dan mengawal tuntutan-tuntutan yang disampaikan pada 28 Oktober nanti,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, BEM UI bersama Komite SADAR akan menyuarakan lima tuntutan yang mencakup isu lingkungan, ekonomi, layanan dasar, reformasi hukum dan tata kelola, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Pada sektor lingkungan, mereka mendesak penetapan status bencana nasional tidak hanya untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga berbagai bencana ekologis yang terjadi di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatra, dan daerah lainnya.
Namora mempertanyakan alasan pemerintah yang dinilai belum menetapkan status bencana nasional untuk persoalan tersebut.
Ia menilai parameter hukum dan manfaat penetapan status itu telah jelas.
“Namun, mungkin pemerintah dengan egonya masih menolak untuk mengakui hal tersebut,” katanya.
Tuntutan kedua berkaitan dengan sektor ekonomi. Mahasiswa meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Mereka juga menyoroti pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program yang dinilai populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Garis bawahi, stop program-program populis untuk kepentingan politik. Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas memiliki sifat koruptif ketika direncanakan,” tegas Namora.
Pada sektor layanan dasar, khususnya pendidikan, mereka menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses layanan dasar.
Menurut Namora, persoalan biaya dan akses pendidikan menjadi salah satu keresahan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Itu masalah yang besar dan mungkin kita bisa membandingkan dengan banyak aksi-aksi yang terjadi di Eropa sana, yang timbul gara-gara keresahan dari kaum pelajar,” bebernya.
Tuntutan berikutnya menyasar reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan.
BEM UI dan Komite SADAR meminta penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namora menilai sejumlah persoalan dalam legislasi masih menjadi perhatian mahasiswa.
Ia menyinggung Undang-Undang TNI, KUHP, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai bagian dari kritik mereka terhadap regulasi yang dianggap berpotensi digunakan untuk memperkuat kekuasaan.
“Masih ada Undang-Undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang, misalnya P2SK, yang jelas sekali merupakan bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan,” ucapnya.
Sementara itu, pada sektor HAM dan demokrasi, mereka menuntut perlindungan kebebasan berpendapat.
Namora menyebut masih terdapat ratusan hingga ribuan orang yang menurut mereka menjadi tahanan politik, ratusan orang yang menjadi korban kriminalisasi, serta puluhan desa dan kota yang terdampak militerisasi di ruang sipil.
Kelima tuntutan tersebut, kata Namora, menjadi persoalan yang dianggap mendesak untuk disuarakan dalam aksi pada 28 Oktober 2026.
“Lima tuntutan dari lima sektor berbeda, itu yang paling mendesak,” pungkasnya.






















