DepokSpotLight – Massa gabungan mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat sipil berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Rabu (28/10/2026).
Mereka bersiap berangkat menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengikuti demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) memperkirakan jumlah peserta aksi di Bundaran HI mencapai 10.000 hingga 12.000 orang.
Sementara itu, massa yang berkumpul dan berangkat dari Kampus UI di Depok diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Peserta demonstrasi tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga melibatkan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan nasional dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perwakilan Komite SADAR dari BEM UNDIP, Rafi, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi sarana untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.
“Hari ini, kami akan melakukan aksi untuk menyikapi dan juga menanggapi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia,” kata Rafi di Lapangan FISIP UI, Depok, Rabu (28/10/2026).
Menurut Rafi, aksi tersebut juga bertujuan mendorong kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
Karena itu, keterlibatan peserta diharapkan tidak terbatas pada mahasiswa dan pemuda, tetapi mencakup masyarakat sipil dari berbagai kalangan.
“Kemudian juga kami ingin aksi ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sipil, bukan hanya oleh unsur pemuda ataupun mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI yang juga tergabung dalam Komite SADAR, Hafidz Heernanda, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut membawa sejumlah tuntutan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kebijakan anggaran negara.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Untuk tuntutan sendiri, sebenarnya itu berlapis-lapis. Ada sektor ekonomi, sektor pemangkasan APBN, dan yang paling penting juga sebenarnya yang saat ini urgen yaitu status bencana nasional untuk karhutla,” kata Hafidz.
Ia menyebut tuntutan tersebut disusun berdasarkan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian.
Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah bersama elemen masyarakat sipil diharapkan dapat memperluas penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Namun, Hafidz menegaskan bahwa tujuan aksi tidak semata-mata menyampaikan banyaknya tuntutan.
Menurutnya, hal yang ingin diketahui mahasiswa adalah sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan kritik dan keresahan masyarakat.
“Kami ingin tahu apakah sejatinya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini benar-benar mendengarkan kami,” ujarnya.
Hafidz mengatakan pihaknya menilai aspirasi dan kritik yang disampaikan selama sekitar satu tahun pemerintahan berjalan belum mendapat tanggapan sesuai harapan mereka.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan untuk kembali menyuarakan tuntutan melalui demonstrasi pada momentum Hari Sumpah Pemuda.
Ia menambahkan, aksi di Bundaran HI tidak hanya melibatkan mahasiswa dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari luar daerah serta kelompok masyarakat lainnya juga disebut turut terlibat dalam konsolidasi.
Menurut Hafidz, keterlibatan berbagai unsur masyarakat penting agar persoalan yang disuarakan tidak hanya dipandang sebagai kepentingan mahasiswa.
Aspirasi yang dibawa dalam aksi diharapkan mewakili keresahan yang lebih luas.
Dalam menyusun tuntutan, pihaknya berupaya merangkum persoalan agar lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pemerintah.
“Kami sudah mencoba membuat tuntutan sedikit mungkin, agar mereka bisa memahami,” kata Hafidz.
Ia kembali menekankan bahwa inti demonstrasi tersebut adalah mempertanyakan kesediaan pemerintah untuk mendengar dan merespons aspirasi masyarakat.
Melalui aksi itu, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berharap persoalan yang mereka angkat mendapat perhatian.
Hafidz mengatakan pihaknya akan memantau perkembangan setelah demonstrasi berlangsung, termasuk respons pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
Jika aspirasi tersebut tidak mendapat tanggapan sesuai harapan, ia menyebut pihaknya membuka kemungkinan untuk kembali berkumpul dan merancang langkah selanjutnya.
“Ke depannya kami akan lebih berkumpul, dan jelas merencanakan ke depannya seperti apa,” ujarnya.






















