DepokSpotLight – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disuarakan aktivis antikorupsi di Kota Depok.
Aksi damai tersebut digelar di Simpang Margonda, Kota Depok, Selasa (27/10/2026).
Aktivis yang menyampaikan tuntutan itu adalah Kasno. Ia meminta KPK segera menindaklanjuti perkara yang dikaitkan dengan nama Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Kasno terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Ya, pertama-tama kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo, terima kasih yang mana di kepemimpinan beliau ini memang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sangat luar biasa,” ungkapnya kepada wartawan.
Meski demikian, Kasno mempertanyakan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri ATR/BPN tersebut.
Ia menyoroti dua kali pemanggilan Nusron oleh KPK yang tidak dipenuhi, sementara yang bersangkutan masih mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Prabowo.
“Pertanyaannya adalah, ada apa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dengan Nusron Wahid yang mana sudah dua kali mangkir dipanggil KPK, namun masih bisa rapat kabinet oleh Presiden Prabowo?” ucap Kasno.
Bersama sejumlah warga Depok lainnya, Kasno mendesak KPK mengambil tindakan tegas terhadap Nusron.
Ia menilai lembaga antirasuah perlu menjalankan kewenangannya menyikapi ketidakhadiran seseorang yang telah dipanggil untuk pemeriksaan.
“Ya kalau memang seperti itu, jemput paksa dong, karena kan regulasinya sudah seperti itu. Nah, kami minta kepada KPK itu, jangan mandul dan banci hanya gara-gara Nusron Wahid,” bebernya.
Kasno juga meminta Presiden Prabowo tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang berstatus terduga dalam perkara korupsi.
Ia kembali menyoroti kesempatan Nusron menghadiri rapat di Istana setelah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK.
“Dan kami juga minta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sekali lagi, bahwa tolong jangan dilindungin seorang terduga koruptor, seorang Nusron Wahid yang sudah jelas-jelas dua kali dipanggil oleh KPK, namun masih diberikan kesempatan menginjak istana,” tuturnya.
Kasno bahkan menyampaikan kritik terhadap kehadiran Nusron dalam rapat bersama Presiden.
Menurut dia, orang lain dinilai lebih pantas diundang ke Istana dibandingkan pejabat yang disebutnya telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.
“Saya pikir lebih baik OB yang diundang untuk duduk rapat kepada Presiden ketimbang seorang Nusron Wahid yang mana membangkang, mengkangkangi Undang-Undang tentang korupsi, sudah dua kali dipanggil oleh KPK, namun beliau tidak hadir panggilan KPK tersebut,” jelasnya.
Nama Nusron Wahid mencuat dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB perusahaan itu serta dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kasus ini menjadi perhatian setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 dan menyita barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar.
Dalam penanganan perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka termasuk pejabat tinggi kementerian, yakni Direktur Jenderal Penataan Agraria dan Tata Ruang (PPTR) Lampri, serta empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
KPK kemudian memanggil Nusron untuk diperiksa sebagai saksi sebanyak dua kali, yakni pada 7 Oktober dan 15 Oktober 2026.
Namun, ia tidak memenuhi kedua panggilan tersebut.
Pada pemanggilan pertama, Nusron disebut beralasan memiliki agenda internal kementerian.
Sementara pada pemanggilan kedua, ia menyampaikan sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura.
Nusron dilaporkan telah kembali ke Indonesia pada 17 Oktober 2026.
Menanggapi ketidakhadiran tersebut, KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.
Lembaga antirasuah itu juga mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk pemanggilan paksa apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.






















