DepokSpotLight – Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) belum diputuskan pemerintah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, lokasi tersebut masih menjadi salah satu alternatif yang tengah dikaji.
Gus Ipul menyampaikan hal itu untuk meluruskan polemik mengenai rencana pemanfaatan lahan di sekitar kampus UI yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) masih berkoordinasi dengan Rektor UI dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mencari lokasi yang memenuhi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan yang dibutuhkan memiliki luas lebih dari lima hektare dan diproyeksikan mampu menampung lebih dari 3.000 siswa.
“Bukan usulan, itu baru alternatif, jadi sekali lagi belum diputuskan,” ujar Gus Ipul usai menghadiri acara Kongres IJTI di Depok, Rabu (18/11/2026).
Dia mengakui, pencarian lahan dengan luas tersebut di wilayah Jakarta bukan perkara mudah.
Kondisi itu berbeda dengan lebih dari 300 usulan lahan dari daerah lain di Indonesia yang saat ini sedang diproses.
Selain lahan di kawasan Kampus UI sisi Jakarta, pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah lokasi lain.
Di antaranya kawasan Cawang atau Duren Sawit dengan luas sekitar 1,5 hektare, Rawamangun 2,5 hektare, hingga kawasan Otista.
“Memang tidak usulan Pak Pramono secara khusus, yang diusulkan Pak Gubernur itu ada di beberapa titik yang lahannya antara satu sampai dua hektare sebagai alternatif juga,” katanya.
Gus Ipul memastikan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar UI tidak akan memanfaatkan kawasan Hutan Kota UI.
Dia menegaskan, area tersebut bukan bagian dari lokasi yang diusulkan untuk pembangunan.
“Tidak, itu sudah dipastikan tidak memakai kawasan hutan kota, kami tidak mengusulkan dan Rektor UI juga tidak mengusulkan itu,” tegasnya.
Pembahasan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI sebelumnya turut menjadi perhatian karena berdekatan dengan rencana kerja sama pengelolaan hutan kota antara pihak kampus dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk menentukan lokasi pembangunan, pemerintah harus melalui serangkaian tahapan kajian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah terkait.
Tim gabungan dari Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, dan UI dijadwalkan melakukan peninjauan langsung serta asesmen untuk memastikan kesesuaian peruntukan lahan dan kelengkapan administrasinya.
Sejumlah persyaratan teknis juga menjadi pertimbangan, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ketersediaan air bersih, kondisi kemiringan tanah, hingga potensi bencana banjir dan longsor.
“Meskipun lahannya luas, kalau rawan banjir atau rawan longsor, itu tidak memungkinkan untuk dibangun Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Apabila hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan lahan memenuhi persyaratan, proses selanjutnya akan berlanjut pada penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pemenuhan ketentuan teknis melalui rapat pleno lintas kementerian.
Saat ini, pemerintah telah membangun lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sebanyak 93 gedung di antaranya telah beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, Universitas Indonesia sebelumnya menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pelaksanaan mandat UI sebagai perguruan tinggi negeri yang menjalankan nilai-nilai Tridharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan itu merespons pertemuan antara Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota pada Senin (16/11/2026), yang membahas kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI.
Pihak kampus menjelaskan bahwa lahan yang dikelola UI merupakan aset negara.
Karena itu, UI menyatakan siap mendukung pemanfaatannya apabila dibutuhkan negara untuk kepentingan pendidikan masyarakat.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional (DHMPI) UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lahan yang dibahas dalam komunikasi awal dengan pemerintah berada di bagian Kampus UI sisi Jakarta.
Lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi bukan berada di dalam area tersebut.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri,” ujar Erwin menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak pembangunan terhadap ruang terbuka hijau.
Erwin menegaskan, perluasan akses pendidikan dan pelestarian lingkungan merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan.
Dia juga menyebut penetapan lokasi definitif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah setelah melalui survei kesiapan dan penilaian kelayakan lahan.
Proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi antara UI, Pemprov DKI Jakarta, dan Kemensos.
UI pun memastikan tetap berkomitmen menjaga kelestarian hutan kota, baik yang berada di Jakarta, Depok, maupun kawasan lainnya.
Perkembangan hasil kajian dan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat selanjutnya akan disampaikan melalui kanal informasi resmi UI.






















