DepokSpotLight – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) memberikan donasi untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Dekan FHUI, Parulian Paidi Aritonang mengatakan, bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian FHUI pada warga terdampak.
Selain itu ini juga salah satu rangkaian kegiatan dari perayaan Dies Natalis ke-102 FHUI.
FHUI menginisiasi penggalangan dana sebesar Rp100 juta yang bersumber dari internal fakultas untuk membantu para korban kebakaran hutan.
Bantuan tersebut difokuskan untuk meringankan beban korban yang mengalami dampak jangka panjang akibat bencana asap dan kebakaran lahan.
Penggalangan donasi dibuka mulai tanggal 28 Oktober hingga 6 November 2026.
Pemilihan tanggal 28 Oktober merujuk pada sejarah kepeloporan mahasiswa Rechtshogeschool pendahulu FHUI yang turut memegang peranan penting dalam peristiwa Kongres Pemuda II.
”Maka kita ingin terus menggugah agar sivitas akademika bukan hanya FHUI, dimulai dari FHUI, mahasiswanya S1, S2, S3, alumninya, itu untuk lebih peduli dan mau berbagi untuk menolong dan juga apa namanya membangkitkan para korban kebakaran hutan ini,” katanya, Sabtu (31/10/2026).
Ada yang berbeda dari dies natalis tahun ini, karean FHUI mengusung tema kritis terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang melanda tanah air.
Parulian menuturkan, perayaan Dies Natalis tahun ini dikemas berbeda di tengah situasi darurat seperti kebakaran hutan dan meluasnya ketidakadilan.
Tak hanya itu, pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 sejumlah mahasiswa dan civitas akademika ikut turun ke jalan menyuarakan apa yang menjadi keresahan rakyat saat ini.
”Kita ingin banyak orang kembali mengingat dan peduli kepada hal yang terjadi, peduli kepada korban-korban, peduli pada ketidakadilan, peduli kepada pabrik-pabrik yang besar yang telah mencelakakan banyak orang di Indonesia,” ujarnya.
Ditegaskan bahwa bahwa seluruh elemen di dalam institusi harus bergerak bersama untuk menghentikan berbagai praktik perusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.
Semangat tersebut dituangkan melalui tagline khusus agar institusi hukum harus tetap berdiri kokoh untuk keadilan dan memberikan dampak perubahan nyata.
”Rakyat Indonesia adalah pemegang saham dari hukum itu sendiri,” tukasnya.
Terkait efektivitas advokasi, FHUI mendorong para akademisi dan dosen untuk aktif memberikan rekomendasi hukum serta berpihak pada peraturan yang berpihak kepada rakyat.
”Mahasiswa S1, S2, S3, kita bukan untuk memformalisasi ketidakadilan, tapi post-kritis, jadi bukan hanya fakultasnya, tapi semuanya, mahasiswa maupun dosen, itu kita harus turun aksi nyata,” ungkapnya.
”Yang hadir-hadir pada sesi ini juga, mereka adalah orang-orang ya ibaratnya alumni gerakan yang tidak pernah padam,” pungkasnya.






















